BANJARBARU, REDAKSI LINTAS – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin didampingi Kepala Biro Perekonomian, Eddy Elminsyah Jaya mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah secara virtual, di Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (13/7/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan diikuti secara virtual juga oleh Gubernur, Bupati Wali Kota serta Forkopimda dari seluruh Indonesia ini, juga membahas terkait Kenaikan Harga Ikan Segar yang tersebar di Pemerintah Daerah, Proses Pendataan Sensus Ekonomi 2026, dan Rilis DTSEN Versi 3 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Usai rakor, Gubernur Kalsel H Muhidin, melalui Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin mengungkapkan pada prinsipnya kondisi inflasi di Kalsel aman terkendali, bahkan ada beberapa komoditi yang yang mengalami deflasi.
“Berdasarkan rilis BPS pada Juni lalu, kita berada di urutan ke 6 tertinggi nasional. Nah, untuk kondisi bulan Juni berdasarkan rilis BPS pada minggu kedua Juli ini, kita sudah berada di urutan ke 12. Jadi pada prinsipnya, Indeks Perkembangan Harga (IPH) kita turun di angka 0,09,” jelas Rusma Khazairin.
Lebih jauh dijabarkan Kepala Biro Perekonomian, Eddy Elminsyah Jaya, untuk komoditi ikan segar di Kalsel yang menjadi penyumbang tertinggi inflasi secara nasional, masuk pada kategori aman terkendali.
“Amannya komoditas ikan segar di Kalsel dapat dilihat dari peta Geopasial inflasi, kita berwarna hijau. Artinya untuk Ikan segar kita aman dibandingkan provinsi lain,” jelas Eddy menambahkan.
Meski kondisi inflasi di Kalsel aman terkendali, disampaikan Eddy, sesuai arahan Gubernur H. Muhidin, seluruh Kabupaten Kota di Kalsel diharapkan tetap menjaga dan melakukan pemantaua harga pangan bergejolak (volatile food).
“Karena harga pangan bergejolak ini bila dibiarkan, bisa naik harga komoditas-komoditas penyumbang inflasi ini. Jadi Kabupaten kota bisa melakukan Gerakan Pasar Murah ataupun Operasi Pasar yang berkelanjutan,” jelas Eddy Elminsyah.
Ditambahkan Eddy, Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel sudah merilis Early Warning System (EWS) Kawal Inflas – Kalsel Bekerja untuk mendeteksi potensi lonjakan harga dan ketersediaan pasokan secara dini.
“Sistem ini memungkinkan menjadi dasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kota dalam mengambil kebijakan intervensi yang cepat dan tepat,” ucap Eddy.
Sistem ini pihaknya kembangkan bersama Badan Pusat Statistik dan telah telah diluncurkan sehingga dapat diakses melalui laman kawalinflasi.kalselprov.go.id.
Sebelumnya, Mendagri, Tito Karnavian menekankan pentingnya rakor ini dilaksanakan, guna memberikan harga yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, menjaga agar harga bahan kebutuhan pokok dapat selalu terjangkau oleh masyarakat.
Tampak hadir pula mengikuti secara daring melalui Command Center, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Mukhamad Mukhanif, Perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Perwakilan Kadin Kalsel, serta instansi terkait lainnya. (HY/RL)
