MARTAPURA, REDAKSI LINTAS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Banjar.
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam organisasi Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (18/6/2026), dengan membawa pesan kuat yang kini ramai diperbincangkan masyarakat, yakni “Programnya Lanjut, Koruptornya Diadili.”
Sejak pagi hari, sekitar 500 peserta aksi memadati kawasan sekitar gedung DPRD Kabupaten Banjar. Massa datang dari berbagai wilayah dengan membawa spanduk, poster, dan atribut yang berisi dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis
Dalam aksinya, mereka menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga kurang mampu, harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat.
Di tengah berbagai isu dan dugaan penyimpangan yang mencuat terkait pelaksanaan program tersebut, para demonstran menyampaikan sikap yang tegas namun konstruktif.
Mereka mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran maupun pelanggaran dalam pelaksanaan program, tanpa harus menghentikan manfaat yang selama ini telah dirasakan masyarakat.
Koordinator aksi, H. Aliansyah, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat tidak ingin Program Makan Bergizi Gratis dihentikan hanya karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Menurutnya, pemberantasan korupsi dan keberlanjutan program yang berpihak kepada rakyat seharusnya berjalan beriringan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai rakyat menjadi korban dua kali. Program yang bermanfaat harus tetap berjalan, sementara siapa pun yang menyalahgunakan amanah wajib diproses sesuai hukum. Kami mendukung programnya, tetapi kami juga mendukung penegakan hukum yang tegas dan transparan,” tegas Aliansyah di hadapan peserta aksi.
Pernyataan tersebut disambut sorakan dan tepuk tangan peserta aksi yang berulang kali menyerukan tuntutan agar dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program diusut secara tuntas. Massa juga meminta proses hukum dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan kasus tersebut.
Selain menyampaikan aspirasi terkait penegakan hukum, massa juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program. Mereka berharap pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan serta membuka akses informasi kepada publik agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipantau secara bersama-sama.
Aksi damai tersebut mendapat perhatian langsung dari DPRD Kabupaten Banjar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Iwan Bora, turun menemui para peserta aksi dan menerima aspirasi yang disampaikan.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan Bora menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung secara tertib dan kondusif. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan di lingkungan DPRD serta diteruskan kepada pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat. Aspirasi masyarakat menjadi salah satu sumber informasi yang dapat digunakan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah.
“Kami menerima dan menghargai seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Apa yang menjadi tuntutan hari ini akan kami catat dan teruskan kepada pimpinan DPRD sebagai bahan pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, jajaran Polres Banjar menerjunkan sekitar 250 personel pengamanan. Aparat kepolisian melakukan pengamanan secara ketat namun tetap mengedepankan pendekatan humanis sehingga aksi dapat berlangsung dengan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Kapolres Banjar, AKBP Dr. Fadli, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta aksi yang telah menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia menilai aksi tersebut menjadi contoh positif bagaimana masyarakat dapat menyampaikan kritik maupun dukungan terhadap kebijakan publik secara damai dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin dalam negara demokrasi, namun harus tetap dilakukan dengan menjaga keamanan, ketertiban, serta menghormati hak masyarakat lainnya.
“Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Kami mengapresiasi seluruh peserta aksi yang menyampaikan aspirasinya secara damai sehingga situasi tetap terjaga,” kata Kapolres.
Dalam aksi tersebut, SAKUTU menyampaikan empat poin tuntutan utama, yaitu mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, mendesak pengusutan dugaan korupsi secara tuntas dan transparan, meningkatkan sistem pengawasan serta transparansi pengelolaan program, dan memastikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
Aksi Sekutu menjadi perhatian publik karena menghadirkan narasi yang berbeda dari sebagian besar demonstrasi pada umumnya. Jika biasanya aksi massa berfokus pada penolakan suatu kebijakan, kali ini masyarakat justru menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah sekaligus menuntut penegakan hukum terhadap oknum yang diduga menyalahgunakan kepercayaan publik.
Pesan yang mereka bawa, “Programnya Lanjut, Koruptornya Diadili”, dinilai mencerminkan harapan masyarakat agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan, sementara praktik penyimpangan anggaran harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan berakhirnya aksi secara damai, masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian seluruh pihak terkait sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi program yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (Ags/RL)
