BANJARMASIN, REDAKSI LINTAS – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin mendorong pentingnya penguatan sinergi antarlembaga dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan daerah saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Pangeran Antasari Kantor Perwakilan BI Kalsel, pada Rabu (24/6) siang.
Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali secara resmi mengukuhkan Haris Munandar sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan Fadjar Majardi.
Acara pengukuhan turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, kepala daerah se-Kalsel, pimpinan kementerian/lembaga, perbankan, pelaku usaha, akademisi hingga insan media.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika perkembangan ekonomi saat ini.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memberikan perhatian besar terhadap penguatan sinergi antarlembaga dan berbagai kemungkinan tantangan ke depan. Kami berharap seluruh program yang dijalankan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat,” sampai Gubernur H. Muhidin.
Menurut Gubernur H. Muhidin, forum koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, dan stakeholder lainnya menjadi wadah strategis dalam merumuskan solusi bersama demi menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Gubernur H. Muhidin juga menyoroti sejumlah agenda prioritas yang saat ini menjadi fokus kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya.
Salah satunya ialah pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan guna menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, dan seluruh stakeholder perlu terus diperkuat.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan untuk memperluas inklusi keuangan di masyarakat.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Muhidin menegaskan pentingnya pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal dan kerajinan daerah agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
“Penguatan sinergi lintas lembaga antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, dan seluruh stakeholder menjadi kunci dalam menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks,” pungkasnya.
Tak hanya itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat besarnya potensi ekonomi syariah di Kalimantan Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Sementara itu, Deputi Gubernur Ricky Perdana Gozali menyampaikan harapannya agar sinergi yang telah terjalin antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus diperkuat. Kerja sama tersebut meliputi pengendalian inflasi, digitalisasi ekonomi, hingga penguatan akses perbankan bagi pelaku UMKM.
Menurut Ricky, kolaborasi yang selama ini dibangun bersama jajaran pimpinan sebelumnya diharapkan dapat terus berlanjut dan semakin ditingkatkan ke depan. Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Forkopimda Kalsel, yang dinilai aktif mendukung berbagai kegiatan dan program Bank Indonesia di daerah.
“Bank Indonesia bersama pemerintah provinsi terus menjalin hubungan yang baik demi mendukung pembangunan daerah dan perkembangan ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Kegiatan serah terima jabatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah. Langkah itu diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. (Hy/RL)
