REDAKSI LINTAS, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan adanya wacana kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka peninjauan banjir dan Sekolah Rakyat.
Menurut H. Muhidin, banjir yang terjadi di Kab. Balangan sebelumnya memang sempat cukup tinggi hingga mencapai atap rumah warga. Bahkan, masyarakat terlihat menyelamatkan diri bersama anak-anak di bagian atap rumah akibat luapan air yang cepat naik.
Namun demikian, H. Muhidin menjelaskan bahwa kondisi banjir tersebut bersifat sementara. Dalam kurun waktu sekitar tiga jam, genangan air mulai surut, dan dalam waktu lima jam kondisi sudah kembali normal. Jalan-jalan yang sebelumnya terendam juga sudah dapat dilalui kembali oleh masyarakat.
“Artinya dampak banjir tersebut hanya menimbulkan kerusakan ringan. Saat ini sudah tidak ada lagi genangan, sehingga apabila dilakukan peninjauan ke lokasi, kondisinya sudah kembali normal,” kata Gubernur H. Muhidin, Banjarbaru, Selasa (6/1/2026).
H. Muhidin menambahkan, apabila memang diperlukan tindak lanjut terhadap dampak banjir tersebut, penanganannya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan, bila diperlukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mengambil peran langsung dalam penanganan lanjutan.
Selain itu, Gubernur H. Muhidin juga menyampaikan adanya wacana kunjungan Presiden RI pada tanggal 12 Januari mendatang. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian kunjungan tersebut masih bersifat tentatif mengingat padatnya agenda Presiden.
“Kita pahami Presiden sangat sibuk, jadi kita menunggu kepastian. Kalau jadi, tentu kita siap. Kalau belum, kita maklumi,” jelasnya.
Apabila kunjungan Presiden terealisasi, Gubernur menyebutkan salah satu agenda yang direncanakan adalah peninjauan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan. Ia mengungkapkan, setelah melihat langsung kondisi Sekolah Rakyat, fasilitas yang tersedia dinilai sangat lengkap dan memadai.
“Sekolah Rakyat ini luar biasa. Fasilitasnya lengkap, mulai dari komputer, kebutuhan makan peserta didik dijamin, hingga asrama yang juga disiapkan. Bahkan pendidikan keagamaan juga dijamin,” ungkapnya.
Menurut H. Muhidin, keberadaan Sekolah Rakyat ini ditujukan khusus bagi anak-anak yang putus sekolah atau berasal dari keluarga tidak mampu. Proses seleksi dilakukan secara ketat oleh pejabat terkait agar tepat sasaran dan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Setiap Kabupaten dan Kota akan dilakukan penilaian. Kalau orang tuanya masih mampu, tentu tidak masuk kriteria. Ini benar-benar untuk anak-anak yang tidak mampu dan sempat berhenti sekolah,” tegas Gubernur.
Gubernur H. Muhidin pun berharap program Sekolah Rakyat ini dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Selatan, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (MC Kalsel/RL)
