LABUHANBATU, REDAKSI LINTAS — Ketua Dewan UKM Kabupaten Labuhanbatu, Arif Hakiki Hasibuan, S.H.I., mengapresiasi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Arif, pidato Presiden tidak sekadar memaparkan capaian pemerintahan, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan nasional yang menempatkan kepentingan masyarakat, kemandirian ekonomi, dan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.
Dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, Arif menilai keberpihakan terhadap masyarakat perlu diterjemahkan melalui kebijakan konkret yang mampu memperkuat kapasitas ekonomi produktif, meningkatkan daya saing pelaku usaha, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih inklusif.
“Pidato Presiden kami lihat dalam perspektif yang lebih luas. Ada pesan mengenai pentingnya kemandirian ekonomi, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan manusia, dan pemerataan manfaat pembangunan. Bagi kami, arah tersebut merupakan fondasi penting untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Arif, yang juga Wakil Ketua MD KAHMI Kabupaten Labuhanbatu.
Ia menilai perhatian terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) memiliki relevansi strategis bagi pembangunan ekonomi daerah. UKM tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Menurut Arif, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui peningkatan indikator makro ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembiayaan, teknologi, pasar, serta peluang untuk meningkatkan produktivitas.
Dalam konteks tersebut, penguatan ekonomi rakyat, pemberdayaan desa, hilirisasi, swasembada pangan, serta berbagai program sosial dan pembangunan manusia yang disampaikan Presiden dinilai memiliki keterkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus memiliki korelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pertumbuhan harus mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat, termasuk pelaku UKM di daerah. Karena itu, kami mengapresiasi arah kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi ekonomi kerakyatan,” katanya.
Dorong Kebijakan Nasional Berdampak di Daerah
Arif menegaskan, implementasi kebijakan menjadi faktor penting agar arah pembangunan nasional benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat di daerah. Kebijakan pemerintah pusat, menurutnya, perlu diterjemahkan secara efektif melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta organisasi dan komunitas pelaku UKM.
Ia juga menilai penguatan UKM membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem. Dukungan terhadap pelaku usaha tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, literasi digital, inovasi produk, legalitas usaha, akses teknologi, penguatan branding, hingga perluasan akses pasar.
“Kami berharap semangat yang disampaikan Presiden Prabowo dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di daerah. UKM Labuhanbatu membutuhkan ekosistem usaha yang memungkinkan pelaku usaha tumbuh secara mandiri, produktif, inovatif, dan memiliki daya saing,” tegasnya.
Ketua Dewan UKM Kabupaten Labuhanbatu tersebut berpandangan bahwa pembangunan yang berpihak kepada rakyat pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pihaknya menyambut positif arah kebijakan Presiden sekaligus mendorong agar implementasinya dilakukan secara konsisten, terukur, transparan, dan tepat sasaran.
“Apresiasi kami bukan sekadar dukungan politik, tetapi juga merupakan bentuk harapan agar kebijakan yang berorientasi pada rakyat benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Khususnya bagi pelaku UKM, kami berharap kebijakan tersebut mampu membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dewan UKM Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas UKM, kolaborasi lintas sektor, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berorientasi pada produktivitas, kemandirian, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. (JP/RL)
