BANJARBARU, REDAKSILINTAS.COM – Sengketa kepemilikan lahan di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kembali mencuat. Lahan yang kini dibangun menjadi pool taksi listrik Green SM sekaligus fasilitas pengisian daya kendaraan listrik tersebut diklaim oleh ahli waris Gusti Aman, sementara Jafri mengaku memiliki sertifikat dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Kuasa hukum ahli waris Gusti Aman, Josep Kristian H. Sinaga, S.H., CPM., CP Arb., meminta seluruh aktivitas pembangunan dihentikan sementara hingga status kepemilikan tanah memperoleh kepastian hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Pal 21 Coffee, Liang Anggang, Senin (9/11/2026).
Josep menyebut pihak ahli waris memiliki dokumen tanah bertitimangsa 1975 serta sejumlah saksi yang dinilai mendukung klaim kepemilikan.Pihaknya berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru
“Di sisi lain, Jafri membantah klaim tersebut. Ia menyatakan memiliki sertifikat tanah sejak 2004 dan telah menguasai serta merawat lahan itu sejak 1990-an. Jafri juga mengacu pada putusan perkara sebelumnya hingga tingkat Mahkamah Agung yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap”ungkapnya .
Sementara itu, Direktur Utama PT Gajah Nusantara Delapan, Jimmy, membenarkan bahwa perusahaannya menjadi pengembang sekaligus kontraktor pembangunan fasilitas operasional Green SM, termasuk pool kendaraan dan stasiun pengisian daya listrik.
“Jimmy menjelaskan, perusahaannya menggunakan atau menyewa lahan dari Jafri berdasarkan dokumen legalitas yang diberikan pemilik lahan. Ia menegaskan bahwa PT Gajah Nusantara Delapan merupakan pihak ketiga dan tidak mengetahui secara terperinci riwayat kepemilikan tanah tersebut”.
Menurut Jimmy, fasilitas kendaraan listrik itu diperkirakan mulai beroperasi sekitar satu tahun ke depan setelah seluruh proses pembangunan dan kebutuhan listrik selesai.
Sengketa tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hukum kepemilikan tanah dan kelanjutan pembangunan fasilitas transportasi listrik. Penyelesaian melalui jalur peradilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. (Ags/RL)
