SPAM Air Sugihan Buka Akses Air Bersih bagi Warga Pesisir

SPAM Air Sugihan Buka Akses Air Bersih bagi Warga Pesisir

OKI, REDAKSILINTAS.COM — Bertahun-tahun bergantung pada air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menghadapi keterbatasan akses air bersih. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 30 liter per detik ditargetkan memperluas layanan air bersih bagi 2.400 kepala keluarga.

Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna HUT ke-81 OKI di Gedung DPRD OKI, Senin (12/10/2026).

“Air bersih bukan sekadar infrastruktur, melainkan kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap pembangunan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” kata Muchendi.

Pembangunan SPAM tersebut menelan anggaran Rp80 miliar, terdiri atas dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp66 miliar dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT OKI Pulp senilai Rp14 miliar.

Menurut Muchendi, dukungan pemerintah pusat dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan pelayanan. Pemerintah Kabupaten OKI akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.

Upaya tersebut sejalan dengan agenda OKI Maju Bersama 2030, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan bahwa pembangunan harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, termasuk warga yang tinggal di kawasan pesisir dan wilayah yang sulit dijangkau.

Ia juga meminta dukungan DPR RI untuk mendorong percepatan dan realisasi program penyediaan air bersih di Air Sugihan. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dapat berjalan lebih cepat.

Menurut Herman Deru, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau kapasitas fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Pemerataan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Masyarakat di kawasan pesisir juga harus mendapatkan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai,” ujarnya. (SH/RL)

Writer: SahilinEditor: RAHMA