LABUHANBATU, REDAKSI LINTAS – Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST, mengikuti Zoom Meeting Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk bantuan bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari ruang rapat Bupati Labuhanbatu, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah, wakil kepala daerah, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat dalam upaya percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat realisasi bantuan. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain membahas mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), rapat juga mengulas langkah-langkah strategis untuk memastikan penggunaan anggaran bantuan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, transparan, dan akuntabel.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri, ST, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
“Kami siap mendukung dan melaksanakan arahan pemerintah pusat, khususnya dalam memperkuat koordinasi antarinstansi agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Jamri.
Melalui pertemuan virtual ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menghadapi berbagai kondisi kebencanaan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak melalui penyaluran bantuan yang efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Turut mengikuti kegiatan tersebut sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (Red/JP)
