BANJARBARU, REDAKSI LINTAS – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau Pos Pantau Pengayuan Liang Anggang, Sabtu (1/8/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan seusai silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kalimantan Selatan, sekaligus untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Kalimantan Selatan, khususnya menjelang puncak musim kemarau.
Dalam kegiatan tersebut, Hasnuryadi bersama Menko Polkam didampingi sejumlah unsur Forkopimda Kalsel, jajaran TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, serta instansi terkait lainnya.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan personel, sarana dan prasarana, sistem pemantauan, hingga koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla.
Di Pos Pantau Pengayuan Liang Anggang, Menko Polkam mendapatkan paparan mengenai kondisi terkini karhutla di wilayah Kalimantan Selatan serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan. Ia juga melihat kesiapan peralatan dan berdialog dengan personel yang berada di lapangan.
Djamari mengapresiasi kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, kekuatan utama dalam menghadapi bencana tersebut terletak pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat.
“Dari hasil peninjauan yang saya lakukan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan terhadap sejumlah titik kebakaran, saya merasa optimistis bahwa situasi ini dapat kita tangani. Seluruh dukungan yang diperlukan telah tersedia, sehingga tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi apabila semua pihak bekerja sama,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sejumlah langkah penanganan juga telah dipersiapkan, termasuk pemantauan melalui udara hingga operasi modifikasi cuaca. Upaya tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan cuaca.
“Saat ini berbagai langkah penanganan telah disiapkan, mulai dari operasi pemantauan hingga operasi modifikasi cuaca. Begitu cuaca mendukung, operasi bisa segera dilakukan, bahkan pada malam hari apabila telah dikoordinasikan dengan pihak bandara,” jelasnya.
Menko Polkam juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan media massa memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran serta meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya juga meminta rekan-rekan pers untuk mengajak masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan. Persoalan lingkungan pada hakikatnya adalah persoalan keselamatan manusia,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi dan kolaborasi yang telah terbangun di Kalimantan Selatan terus dipertahankan. Dengan kesiapsiagaan yang kuat serta keterlibatan seluruh elemen, upaya pencegahan dan penanganan karhutla diharapkan dapat berjalan cepat, terpadu, dan efektif untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Forkopimda dan seluruh instansi terkait terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Kita terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan bersama. Arahan dari pemerintah pusat menjadi penguatan bagi kita semua untuk bergerak cepat, terutama dalam pencegahan dan penanganan karhutla,” tutupnya. (HY/RL)
