REDAKSI LINTAS, LABUHANBATU – Pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa stok BBM di Sumatera penuh dan aman telah menjadi sorotan publik, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu. Pernyataan seorang menteri tentu berbasis data resmi negara, sehingga ketika di daerah terjadi kekacauan distribusi BBM, itu menandakan adanya persoalan serius di tingkat pelaksana — bukan di tingkat kebijakan pusat.
Dalam beberapa hari terakhir, hampir seluruh SPBU di Labuhanbatu mengalami antrean panjang yang tidak wajar, dengan alasan yang selalu berubah-ubah dan semakin tidak masuk akal. Ada pihak SPBU yang menyatakan adanya gangguan di jalan, ada yang menyebut stok BBM dialihkan ke lokasi bencana, dan ada pula yang mengaku pasokan terlambat.
Lokasi bencana sendiri dalam kondisi darurat, baik jalan maupun SPBU-nya—tidak mungkin menjadi pusat penimbunan atau pengalihan besar-besaran.
Jalur distribusi utama dari Dumai dan Belawan yang menjadi akses masuk BBM ke wilayah Sumatera Utara sampai saat ini dilaporkan dalam kondisi relatif aman.
Tidak ada kabar resmi yang menyatakan adanya hambatan besar yang dapat menyebabkan kelangkaan serentak di hampir seluruh SPBU Labuhanbatu.
Lalu pertanyaannya: Jika stok BBM dikatakan aman, dan jalur distribusi aman, serta lokasi bencana tidak bisa dijadikan alasan yang logis — di mana sebenarnya BBM itu dikumpulkan? Siapa yang bermain?
Situasi semakin mencurigakan dengan adanya laporan bahwa barcode subsidi masyarakat dinonaktifkan secara massal, dan SPBU berdalih bahwa barcode tersebut “tidak berlaku lagi,dan harus diaktipkan kembali dan petugasnya tidak ditempat ”. Jika benar, maka ini merupakan indikasi kuat adanya:
Upaya mempersempit akses masyarakat terhadap BBM subsidi,
Manipulasi kuota, atau bahkan
Pengalihan BBM subsidi ke pihak-pihak tertentu yang tidak berhak.
Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi secara langsung merugikan rakyat, terutama pekerja harian, petani, ojek, nelayan, dan semua masyarakat pengguna kendaraan roda dua dan empat yang sangat bergantung pada BBM subsidi.
Berdasarkan situasi yang semakin meresahkan ini, kami para aktivis MEDIA dan LSM DPP Gerakan Aliansi Rakyat Indonesia(GARI) Ahmad Saipul Sirait menegaskan dan mendesak:
1. BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPBU di Labuhanbatu, tanpa pengecualian.
2. Polda Sumut, Polres Labuhanbatu, dan Kejaksaan untuk turun langsung memeriksa dugaan permainan distribusi BBM, mulai dari keterlambatan disengaja, penimbunan, hingga manipulasi barcode subsidi.
3. Instansi pengawasan daerah agar tidak hanya menerima laporan sepihak dari operator SPBU, tetapi melakukan pemeriksaan lapangan secara mendadak (sidak).
4. Pencabutan izin operasional bagi SPBU yang terbukti memainkan distribusi, memanipulasi barcode, atau menimbun BBM.
5. Pertamina untuk memberikan klarifikasi publik terkait alasan resmi kelangkaan BBM di Labuhanbatu.
” Teganya saat angkat bicara terkait BBM Langka di sejumblah SPBU di Sumatra utara terutama di Kabupaten Labuhanbatu.
Ini Bukan Kelangkaan Alamiah — Ini adanya Dugaan Rekayasa
Jika pemerintah pusat menyatakan stok BBM penuh, jalur distribusi aman, dan fakta lapangan menunjukkan antrean panjang plus manipulasi barcode, maka kelangkaan BBM di Labuhanbatu kuat diduga merupakan rekayasa oleh oknum tertentu.
Masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan transparansi.
Masyarakat berhak mendapatkan pasokan BBM tanpa permainan.
Dan negara wajib hadir menindak tegas setiap pelaku yang mempermainkan kebutuhan hidup rakyat. (Julip/RL)
