BANJARBARU, REDAKSILINTAS.COM – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2026 – 2027 di Provinsi Kalsel, pada Senin (12/10/2026) di Aula Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Agenda kunker untuk mendiskusikan, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Kalsel terkait berbagai permasalahan kesehatan, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pernikahan dini dan pelayanan KB serta pengawasan obat dan makanan.
Mengawali dialog, Sekdaprov Syarifuddin menyampaikan apresiasi Gubernur H Muhidin atas perhatian serta komitmen DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, MBG, hingga masalah pengawasan makanan dan obat-obatan.
Selain program terkait, disampaikan beberapa kendala yang dihadapi, mulai dari pelayanan kesehatan, program MBG yang belum menyeluruh ke pelosok, hingga terkait asap karhutla yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas masyarakat lainnya.
Gubernur H Muhidin berharap, kunjungan kerja ini bisa menampung berbagai masukan dan persoalan yang dihadapi, dan menjadi bahan pembahasan Komisi IX DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pemerintah pusat.
Reses ini dihadiri pejabat terkait dari Kementerian Kesehatan, BKKBN Pusat, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), kepala SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel, dan lainnya.
Anggota Komisi IX DPR yang hadir sebanyak 17 orang, diantaranya Sri Melyana, Mariana dari Partai Gerindra dapil Kalsel, Edy Wuryanto, Indah Kurnia, Irma Suryani, Netty Prasetiyani, Luci Kurniasari, Surya Utama, dan lainnya.
Dalam pertemuan, pimpinan reses/rapat, Muhammad Yahya Zaini menyebutkan tujuan kedatangan pihaknya ke Kalsel untuk mengetahui kondisi pelaksanaan anggaran, tantangan di lapangan dan aspirasi masyarakat yang akan jadi bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di Kalsel dan kabut asap pun menjadi perhatian komisi.
Menurut Yahya, Karhutla bukan hanya persoalan kebakaran hutan, paparan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma, penyakit paru, mengganggu aktivitas sekolah, dan bekerja, serta menambah beban dalam kesehatan. Bayi, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis, harus menjadi prioritas perlindungan yang pertama.
“Karenanya kami ingin memperoleh gambaran mengenai perkembangan gangguan kesehatan akibat asap, kesiapan obat, dan masker, kapasitas Puskesmas dan rumah sakit sistem rujukan serta jangkauan masyarakat, ” ucap Yahya.
Paparan berturut-turut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalsel, Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, dilanjutkan penjelasan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), dan BPOM.
Pada kesempatan itu, komisi ini menyerahkan bantuan/santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Muhammad Noor (PT Galuh Cempaka) senilai Rp 213.517.840 yang mencakup dana santunan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan beasiswa. Dana JKM dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan juga diserahkan kepada keluarga Isri Yadie (PPRSAR-Dinas Sosial Provinsi Kalsel) sebesar Rp 187.500.000.
Selanjutnya, diserahkan dana santunan berupa modal usaha melalui layanan program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Lusi Indrawati yang telah mengikuti pelatihan pembuatan buket bunga dan literasi keuangan, optimalisasi manfaat JKM, JHT, JP untuk pengembangan usaha, dan Usaha Online Kerajinan Tangan.
Terakhir, diserahkan bantuan masker dari Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah Provinsi Kalsel. (Sal/HY/RL)
