BARITO KUALA, REDAKSILINTAS.COM — Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala, M. Haris Isroyani, S.Sos., melaksanakan Sosialisasi Implementasi Integrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bagian dari implementasi Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Proyek Perubahan yang diusung M. Haris Isroyani, S.Sos., dengan judul “ISO PRO: Strategi Optimalisasi Fasilitasi Kegiatan Kedewanan melalui Integrasi Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.”
Sosialisasi diikuti oleh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala serta stakeholder terkait. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat menyamakan pemahaman sekaligus memberikan masukan terhadap proses integrasi SOP yang akan diterapkan dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi kegiatan kedewanan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan penjelasan mengenai alur layanan, pembagian tugas, hingga kebutuhan dokumen dalam setiap tahapan pekerjaan. Pemahaman terhadap alur tersebut dinilai penting agar setiap proses dapat berjalan secara lebih terarah, terkoordinasi, dan memiliki kejelasan tanggung jawab.
Peserta juga diberikan pemahaman mengenai dokumen yang perlu disiapkan serta diteruskan ketika suatu proses pekerjaan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Selanjutnya, peserta bersama stakeholder mencermati dan mencocokkan tahapan yang terdapat dalam draf SOP dengan proses pekerjaan yang selama ini dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari.
Selain penyampaian materi, sosialisasi juga menjadi ruang diskusi bagi pegawai dan stakeholder untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, serta berbagai masukan terhadap prosedur yang masih memerlukan penyesuaian.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan draf SOP agar prosedur yang nantinya diterapkan tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga mudah dipahami dan dapat digunakan secara efektif dalam mendukung fasilitasi kegiatan DPRD.
Dari pelaksanaan sosialisasi tersebut, diperoleh pemahaman bersama mengenai alur layanan, pembagian tugas, serta kebutuhan dokumen dalam integrasi SOP di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi salah satu fondasi sebelum SOP diterapkan dalam pelaksanaan layanan.
M. Haris Isroyani menekankan bahwa implementasi ISO PRO tidak semata-mata diarahkan untuk menghasilkan dokumen SOP, tetapi juga membangun kesamaan pemahaman dan pola kerja di antara pegawai serta stakeholder terkait.
Dengan adanya integrasi SOP, proses fasilitasi kegiatan kedewanan diharapkan dapat berlangsung secara lebih terstruktur, terarah, terkoordinasi, dan efektif. Kejelasan tahapan serta pembagian tugas juga diharapkan dapat membantu setiap bagian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
Masukan yang dihimpun dari para peserta dan stakeholder selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan prosedur. Dengan demikian, integrasi SOP yang diterapkan nantinya dapat menyesuaikan kebutuhan sekaligus kondisi nyata dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Barito Kuala.
Melalui implementasi ISO PRO, Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala terus mendorong penguatan tata kelola internal dan peningkatan kualitas layanan, sehingga dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan semakin optimal. (HY/RL)
