BANJARMASIN, REDAKSI LINTAS – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H M Muslim, hadiri dan buka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 pada Kamis (5/3/2026) pagi, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur H Muhidin menyampaikan apresiasi akan terselenggaranya kegiatan ini, yang menjadi sebuah forum strategis untuk memperkuat sinergi antara peran pusat, daerah sampai kabupaten/kota terkait Program Bangga Kencana.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel dalam penyelenggaraan Rakorda Program Bangga Kencana. Kegiatan ini tentu menjadi sebuah forum strategis untuk memperkuat sinergi, dan tentu kami kami menyambut baik dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga nantinya dapat terevaluasi program-program maupun kegiatan-kegiatan yang taktis dan strategis di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada keluarga,” sampai H Muhidin.
Juga disampaikan Gubernur, kondisi Indonesia yang sedang berada dalam periode Bonus Demografi, yang menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas SDM, namun sekaligus juga menjadi tantangan dalam pengelolaannya.
“Saat ini Indonesia masih berada di dalam periode bonus demografi dan ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas SDM dan tentu akan memperkuat daya saing bangsa,” ujar Gubernur.
“Namun tentu peluang tersebut harus kita kelola secara tepat, tanpa pengelolaan yang baik kami yakin bonus demografi dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam Pembangunan,” lanjut Gubernur.
Di sisi lain ujar Gubernur H Muhidin, berdasarkan data BPS yang memproyeksikan jumlah penduduk lansia Indonesia nanti hingga tahun 2045 sekitar 65,82 juta, Indonesia juga mulai memasuki fase penuaan penduduk.
Oleh karena itu sampai H Muhidin, berbagai langkah transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN tentu menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan keluarga.
“Bagi Pemprov Kalsel, berbagai program prioritas diantaranya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) serta Penguatan Peran Lanjut Usia. Ini memberikan kerangka yang jelas dalam memperkuat ketahanan keluarga,” sampai H Muhidin.
Sejalan dengan hal tersebut, lanjut H Muhidin, adalah upaya peningkatan kualitas gizi keluarga melalui program MBG bagi ibu hamil, menyusui dan balita, yang juga menjadi langkah penting dalam percepatan penurunan stunting, terutama selama fase awal kehidupan (1000 hari pertama kehidupan).
Disampaikan Gubernur H Muhidin, meski progres penanganan stunting yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan progres yang sangat baik, melalui rakor ini diharapkan dapat lahir berbagai program, kegiatan dan rencana aksi untuk menghadapi tantangan dalam proses penurunan angka stunting.
“Oleh karena itu rakor hari ini sangat penting di dalam merumuskan berbagai hal untuk menyusun berbagai program, kegiatan dan rencana-rencana aksi bagaimana upaya-upaya kita salah satunya untuk menurunkan angka stunting di Kalsel. Dan mudah-mudahan dengan rakor seperti ini akan meningkatkan kembali gerak bersama kita berkolaborasi di dalam menurunkan angka stunting di Kalsel. Dimana persoalan ini menjadi sangat penting bagi kita, menuju Indonesia Emas 2045,” harap H Muhidin.
Dalam kesempatan yang sama, usai pembukaan, Gubernur H Muhidin melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H M Muslim, juga berkesempatan menyaksikan penyerahan beberapa bantuan dari stake holder terkait, penghargaan Genting Award 2025 serta penghargaan lain terkait Program Bangga Kencana.
Selain itu juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2026, yang dilakukan antara Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah, dengan 13 Kepala SKPD kabupaten/kota se-Kalsel yang membidangi Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Kegiatan ini dihadiri dan diikuti setidaknya 200 orang yang terdiri dari Perwakilan Forkopimda Kalsel, Perwakilan TP PKK Provinsi Kalsel, Instansi Vertikal di Kalsel, SKPD terkait lingkup Provinsi Kalsel, mitra kerja strategis, DPRD Kabupaten/Kota se-Kalsel dan unsur terkait lainnya. (Adpim/RL)
