REDAKSI LINTAS, BANJARMASIN – Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meminimalisir berbagai persoalan sosial yang masih rentan menimpa perempuan dan anak di daerah.
Kegiatan ini merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kelompok rentan.
Ketua Forum PUSPA Kalimantan Selatan, Mariani, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi upaya strategis dalam mengedukasi masyarakat sekaligus membumikan visi dan misi pemerintah daerah dalam bidang perlindungan sosial.
“Forum PUSPA adalah mitra pemerintah yang berperan aktif membantu meminimalisir persoalan terkait perlindungan perempuan dan anak. Kita melihat banyak kasus di mana perempuan dan anak menjadi objek kejahatan kemanusiaan, dan ini harus kita hentikan bersama,” ujar Mariani di Banjarmasin, Senin (27/10/2025)
Lebih lanjut, Mariani menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan peran aktif masyarakat dan organisasi sosial di berbagai lapisan.
“Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat, yaitu melindungi warga negaranya, terutama mereka yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Melalui Forum PUSPA, kami berupaya menerjemahkan visi itu ke dalam program nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam implementasinya, Forum PUSPA Kalsel bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BKOW, GOW, dan organisasi masyarakat di tingkat akar rumput. Dukungan penuh juga diberikan oleh DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, baik dalam bentuk koordinasi maupun anggaran kegiatan.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan dukungan penuh dari DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan. Ini semakin memudahkan kami untuk turun langsung ke lapangan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada lintas sektor, termasuk masyarakat pedesaan yang akses pendidikannya masih terbatas,” kata Mariani.
Dalam kesempatan tersebut, Mariani juga menyoroti tingginya angka pernikahan anak di daerah pedalaman Kalimantan Selatan yang disebabkan oleh minimnya edukasi dan faktor ekonomi.
“Di daerah terpencil, pernikahan anak masih tinggi karena masyarakat belum memahami dampak negatifnya. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman orang tua menjadi penyebab utama. Karena itu kami turun langsung memberikan sosialisasi dengan bahasa yang mereka pahami, agar pesan perlindungan anak ini benar-benar sampai,” jelasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, Forum PUSPA Kalimantan Selatan berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi.
“Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya urusan hukum, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Dengan kolaborasi semua pihak, kami yakin Kalimantan Selatan bisa menjadi daerah yang ramah perempuan dan anak,” tutup Mariani. (MC Kalsel/RL)
