BANJARMASIN, REDAKSILINTAS.COM – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta penjelasan Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, soal keberadaan kepala atau tengkorak Demang Lehman yang masih berada di Museum Leaden Belanda, sembari meminta dikembalikan ke Kalsel.
Permintaan pengembalian kepala tokoh Kerajaan Banjar dan sejumlah benda bersejarah lainnya ini ujar gubernur, sesuai aspirasi tokoh dan masyarakat Kalsel yang sejak lama menginginkannya.
Demikian disampaikan langsung Gubernur H Muhidin saat menerima kunjungan kerja Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia yakni Deputy Head of Mission atau Wakil Duta Besar, Andriaan Palm ke Kalsel, pada Senin (5/10/2026) di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Letjen R Suprapto – Banjarmasin.
Demang Lehman merupakan panglima perang Kerajaan Banjar yang ditangkap dan dihukum gantung pada 27 Pebruari 1864, dan bagian kepalanya dibawa ke Belanda oleh Van den Bossche pada 1867.
Aset lain yang dimintakan Gubernur H Muhidin kepada Pemerintah Belanda adalah intan milik Sultan Adam yang diambil Belanda dan tersimpan di Rijksmuseum Amsterdam Belanda sejak tahun 1875.
Menanggapi permintaan tersebut, Andriaan Palm mempersilakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melayangkan surat (bisa melalui email) ke Kedutaan Belanda dan mengirimkan surat berisi permintaan yang sama melalui Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja ke Belanda dalam waktu dekat.
Dalam hal ini, Gubernur pun langsung memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi untuk membuat surat dimaksud agar bisa diproses secepatnya.
Pertemuan Gubernur H Muhidin dengan Kedutaan Besar Belanda turut dihadiri Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rahim, Kepala Biro Pemerintahan Sekdaprov Rospana Sofian, Kepala Biro Organisasi Sekdaprov Nasrullah, dan anggota Tim Ahli Gubernur (TAG) Nurul Fajar Desira.
Topik lain yang dibahas dalam pertemuan adalah tawaran kesediaan pihak kedubes Belanda membantu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel jika perlukan Pemerintah Provinsi.
Gubernur H Muhidin pun menyambut positif tawaran yang disampaikan. Namun diingatkan bahwa karhutla di Kalsel sebagian besar terjadi di kawasan lahan gambut yang perlu cara khusus untuk memadamkannya dan terbilang sulit dikendalikan.
Selain itu, penanganan atau pengelolaan lahan juga tidak gampang, karena status kepemilikan adalah hak warga, termasuk lahan pertanian dan perkebunan yang terkena karhutla.
Terakhir, Gubernur H Muhidin menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Belanda dalam hal kelanjutan pengelolaan Waduk Riam Kiwa jika sudah selesai dibangun.
Pemerintah sebut gubernur, saat ini hanya membiayai proyek pembangunan waduknya, bagaimana airnya nanti dialirkan atau dikelola ke masyarakat, itu bisa dikerjasamakan. (sal/adpim/RL)
