REDAKSI LINTAS, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) meneguhkan komitmen kuat dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah Tahun 2025, yang digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menegaskan bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, sekaligus fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
“Kesehatan adalah fondasi dari kemajuan Banua. Tanpa masyarakat yang sehat, semua cita-cita besar pembangunan akan sulit tercapai,” ujar H. Muhidin dalam sambutannya di Banjarmasin, Selasa (11/11/2025).
“Ada satu ungkapan bijak yang saya pegang: kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak berarti. Ungkapan ini sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam,” tambahnya.
Musrenbangkesda 2025 ini juga menjadi momentum penting dalam penyelarasan arah kebijakan daerah dengan Transformasi Kesehatan Nasional, yang memiliki enam pilar utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen untuk melaksanakan transformasi tersebut secara berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi 2025–2029.
Melalui forum ini, Gubernur berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi demi terwujudnya layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
“Makna harmoni dalam tema ‘Harmoni Banua dalam Pembangunan Kesehatan yang Merata dan Berkelanjutan’ adalah bagaimana seluruh unsur — pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan — bergerak seirama, saling menguatkan, dan bekerja dengan satu irama tujuan,” jelasnya .
“Pembangunan kesehatan bukan hanya tentang angka dan laporan, tetapi tentang kehadiran nyata yang dirasakan masyarakat — tentang setiap anak yang tumbuh sehat, setiap ibu yang melahirkan dengan selamat, dan setiap warga dari hulu sungai hingga pesisir yang mendapat hak hidup sehat dan sejahtera,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, kegiatan juga dirangkai dengan Peresmian Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang kini resmi ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Skrining Bayi Baru Lahir di seluruh kabupaten/kota, berdasarkan SK Penetapan No. HK.02.02/B2876/2025 dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas.
Ia menyebut penunjukan ini sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan di Kalimantan Selatan. Langkah ini diharapkan memperkuat deteksi dini kesehatan bayi, menurunkan angka stunting, serta meningkatkan kualitas generasi penerus Banua.
Lebih jauh, Muhidin juga menyinggung sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi daerah, seperti stunting, pengendalian penyakit menular, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan di pelosok. Namun, ia optimistis bahwa dengan sinergi dan kebersamaan, semua hambatan dapat diatasi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Upaya menurunkan angka stunting, mengendalikan penyakit, hingga memperkuat layanan kesehatan terus kita lakukan. Namun, kita juga menyadari masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti pemenuhan tenaga medis, kesenjangan akses di wilayah terpencil, dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat,” imbuhnya
Musyawarah ini juga menjadi ajang penandatanganan Komitmen Bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, yang menegaskan tekad dan tanggung jawab moral seluruh pihak dalam menjadikan masyarakat Banua lebih sehat, kuat, dan berdaya — sebagai fondasi menuju Kalimantan Selatan yang berkah, maju, dan sejahtera. (MC Kalsel/RL)
