Masuk 10 Besar Nasional, Diskominfo Kalsel Dorong Keterbukaan Informasi dan Kebebasan Pers

Diskominfo Kalsel

REDAKSI LINTAS, BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencatatkan capaian positif dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Pengukuran IDI di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (27/10/2025).

Kalimantan Selatan memperoleh skor 81,91 dan masuk dalam kategori sedang, sekaligus menempatkan diri sebagai 10 provinsi terbaik secara nasional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, yang diwakili oleh Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, Erlinda Puspita Ningrum, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara berbagai elemen dalam menjaga ruang demokrasi di Banua.

“Indeks Demokrasi Indonesia ini dibentuk dari tiga aspek dan 22 indikator. Dari 22 indikator itu, ada dua yang berkaitan langsung dengan Dinas Kominfo, yakni Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, dan Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers,” terang Erlinda.

Ia menjelaskan, peningkatan nilai IDI Kalsel sejalan dengan tren positif pada dua indikator tersebut.

“Kita tahu, Indeks Kebebasan Pers Kalimantan Selatan tahun 2024 menduduki peringkat pertama nasional. Ini berarti pers di daerah kita benar-benar bebas, merdeka, dan independen. Masyarakat juga semakin mudah mengakses informasi publik, dan kedua hal ini berkontribusi langsung pada meningkatnya kualitas demokrasi di Kalsel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erlinda menegaskan bahwa Dinas Kominfo memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan IDI melalui kebijakan dan layanan informasi publik yang inklusif.

“Atas nama Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, kami terus berkomitmen memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik. Tujuannya agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan meningkat, serta pers dapat bekerja secara bebas dan profesional,” jelasnya.

Secara implementatif di lapangan, tambahnya, Dinas Kominfo berupaya menjaga nilai IKIP dan IKP tetap berada pada kisaran 80 hingga 90 poin, sebagai indikator optimalnya keterbukaan dan kebebasan informasi di daerah.

“Semakin terbuka informasi publik dan semakin sehat iklim kebebasan pers, maka demokrasi kita juga akan semakin matang,” tutup Erlinda. (MC Kalsel/RL)