REDAKSI LINTAS, BANJARBARU – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan tersebut, Mensos menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus bagi keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seleksi penerimaan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan melalui pendataan keluarga oleh pendamping sosial yang kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Sosial setempat hingga lolos verifikasi administrasi.
“Sekolah Rakyat merupakan gagasan dari Presiden Prabowo. Seleksinya tidak membuka pendaftaran, tetapi keluarga yang ada di DTKS didatangi oleh pendamping, lalu dikoordinasikan dengan Dinas Sosial setempat. Diproses sampai mereka lolos administrasi, barulah anak-anak bisa sekolah di Sekolah Rakyat,” kata Mensos Saifullah, Banjarbaru, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, pertemuan dengan para calon siswa dan keluarga penerima manfaat cukup mengharukan. Ia berharap seluruh persiapan dapat berjalan lancar saat Sekolah Rakyat mulai beroperasi penuh pada 29 September mendatang. Program ini juga telah mulai dicoba di sejumlah titik sejak 14 Juli lalu sebagai bagian dari tahap awal.
Tahun ini, pemerintah menargetkan ada 165 titik rintisan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Setiap sekolah menampung jumlah siswa yang berbeda, mulai dari 50 hingga 180 orang, menyesuaikan dengan kapasitas gedung sementara yang digunakan. Nantinya, pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 7–8 hektare, sementara pembangunan gedung permanen akan ditangani melalui anggaran APBN oleh Kementerian PUPR.
Selain memberikan akses pendidikan, program ini juga dirancang sebagai upaya terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan. Tidak hanya anak yang bersekolah, keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan sosial tambahan. Orang tua siswa turut diberdayakan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, dan jika rumah mereka tidak layak huni, akan diperbaiki agar lebih layak ditempati.
“Sekolah ini tidak terpisahkan dari upaya mengentaskan kemiskinan. Jadi semuanya terintegrasi, saling memperkuat. Kita harapkan setiap tahunnya pengentasannya lebih terukur,” tambah Mensos Saifullah.
Lebih lanjut, Mensos memastikan bahwa pemerintah juga memperhatikan keberlanjutan pendidikan siswa setelah lulus. Bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, pemerintah akan memberikan pendampingan serta beasiswa. Sementara bagi siswa yang lebih memilih bekerja atau masuk jalur profesi, akan disiapkan pelatihan sesuai minat mereka.
Ia juga menegaskan, tidak ada istilah siswa putus sekolah dalam program Sekolah Rakyat. Jika ada siswa yang mengalami kesulitan, mereka akan mendapat pendampingan melalui layanan medis, psikologis, maupun rehabilitasi sosial.
“Bina berkelanjutan, tidak ada yang dikeluarkan. Kalau ada anak yang sulit beradaptasi atau menghadapi kendala, akan kita dampingi. Kita punya tempat rehabilitasi, baik medis maupun psikologis, agar mereka siap kembali mengikuti pendidikan,” terangnya.
Mensos Saifullah menyadari bahwa latar belakang siswa sangat beragam, sehingga pada minggu-minggu awal akan ada dinamika proses penyesuaian. Oleh karena itu, ia berpesan kepada guru dan pendamping agar sabar, penuh empati, serta mampu merangkul setiap siswa dengan pendekatan humanis.
“Kita tahu latar belakang dan kebiasaan anak-anak berbeda. Di bulan-bulan awal pasti ada proses adaptasi. Kami harapkan guru bisa mendampingi masa pengenalan itu dengan sabar dan empati,” ujarnya.
Dengan adanya program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mempercepat pemberdayaan keluarga miskin, sehingga dalam waktu 3–4 tahun mereka dapat menjadi keluarga yang lebih mandiri dan sejahtera. (MC Kalsel/Rns/RL)
