REDAKSI LINTAS, BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan kunjungan dari Tim Assesor Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Republik Indonesia (RI). Kunjungan ini dalam rangka penilaian tingkat kematangan keamanan sandi dan siber di Provinsi Kalsel.
Penilaian inipun dilaksanakan selama tiga hari dari 8 sampai dengan 10 Juli 2025 yang berlokasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel.
Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim diwakili Plt Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar mengatakan, penilaian ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memperkuat ketahanan siber nasional dari tingkat pusat hingga daerah.
“Penilaian ini juga menjadi bagian proses evaluasi terhadap kesiapan dan implementasi keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel,” kata Suci, Banjarbaru, Selasa (8/7/2025).
Dia menjelaskan, Diskominfo Kalsel juga telah mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk penilaian indeks keamanan sandi dan siber versi 5.0 di lingkup Pemprov Kalsel.
“Insya Allah kita siap untuk dinilai pada hari ini, karena memang penilaian ini sudah terjadwal sebelumnya. Kami bahkan sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan sejak beberapa bulan sebelumnya,” ujar Suci.
Suci pun berharap hasil terbaik pada penilaian kali ini, meskipun ada beberapa penambahan elemen penilaian pada indeks keamanan sandi dan siber versi 5.0.
“Penilaian tahun 2025 tentu berbeda dengan 2024, dimana pada tahun ini memakai versi 5.0 sehingga ada beberapa poin yang belum ada di versi sebelumnya. Dengan adanya penambahan poin penilaian, tentunya akan ada selisih, namun kita tetap berharap nilai indeks kita bisa meningkat dari tahun sebelumnya,” tutur Suci.
Sementara itu, Ketua Tim Assesor BSSN RI, Raden Muhammad lval Tirtakusumah mengatakan, pada penilaian ada dua instrumen yang akan menjadi fokus tim assesor.
“Untuk instrumen pertama kita melakukan verifikasi keakuratan Indeks KAMI (Keamanan Informasi) yang memang dilaporkan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah. Kemudian ada intrumen keamanan siber yang memang lebih komperhensif dimana hasilnya nanti digunakan oleh Presiden untuk melihat nilai kematangan keamanan siber nasional,” jelasnya.
Dalam penilaian ini BSSN akan menggunakan sejumlah metode seperti wawancara, diskusi, dan penunjukan bukti-bukti dari setiap pertanyaan yang diajukan.
“Jadi ketika pertanyaan yang kita ajukan dijawab iya atau sudah terpenuhi, itu akan kita minta buktinya,” ungkap Raden.
Lebih jauh, pada penilaian kali ini pihaknya akan mengadopsi penilaian Indeks KAMI 5.0 dimana ada penambahan beberapa kontrol atau pertanyaan seperti perlindungan data pribadi, threat intelegent, cloud service, dan lainnya.
“Dengan begitu otomatis penilaian Indeks KAMI-nya juga menyesuaikan. Karena ada penambahan pertanyaan baru, sehingga kemungkinan nilai Indeks KAMI Kalsel akan berkurang sedikit, karena ada beberapa kontrol yang mungkin belum terpenuhi semua. Meskipun begitu kita harapkan turunnya tidak signifikan, dan rekan Diskominfo Kalsel bisa memenuhi kontrol yang kurang tersebut secepatnya,” tukasnya. (MC Kalsel/Jml/RL)
