JAKARTA, REDAKSI LINTAS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan nasional terkait piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Lantai 3, Kemendagri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyatakan Pemprov Kalsel siap mendukung langkah pemerintah pusat untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran perlindungan sosial.
“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Gubernur H. Muhidin yang hadir didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie.
Gubernur Kalsel H. Muhidin, yang hadir bersama 24 Gubernur lainnya di Indonesia, serta 41 Bupati/Walikota ini mengikuti langsung sambutan dan arahan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Wakil Menteri, Ribka Haluk terkait pentingnya dukungan kepala daerah dalam kegiatan perluasan piloting digitalisasi bansos.
Bukan hanya itu, acara sosialisasi yang merupakan upaya pemerintah pusat dalam melakukan transformasi ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) ini diawali dengan arahan dari Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B Panjaitan yang dalam arahannya menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.
Dalam sesi pemaparan, sejumlah menteri dan kepala lembaga menyampaikan materi strategis, antara lain mengenai urgensi digitalisasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, peran transformasi tata kelola bansos, integrasi Satu Data Indonesia, penguatan sistem pertukaran data dan infrastruktur digital, serta peran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam mewujudkan data penerima bansos yang akurat.
Kegiatan juga diisi dengan pemaparan rancangan piloting digitalisasi bansos secara end to end serta peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasinya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional digitalisasi bansos, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat. (Rin/Hy/RL)
