LABUHANBATU, REDAKSI LINTAS – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah secara virtual dari Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Jumat (19/6/2026).
Rakor berskala nasional tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh sejumlah menteri kabinet sebagai langkah percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
Momentum penting itu ditandai dengan penandatanganan SKB oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terkait percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Surat Edaran Bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Kesepakatan tersebut berfokus pada pengintegrasian lahan pertanian pangan berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.
Prosesi penandatanganan tersebut turut disaksikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Usai mengikuti rapat, Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri, ST menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu siap mengambil peran aktif dalam mendukung dan menyukseskan program prioritas nasional tersebut.
“Program Pembangunan 3 Juta Rumah merupakan langkah nyata pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan segera melakukan koordinasi internal guna mendukung implementasi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jamri.
Menurutnya, sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program di daerah. Dukungan data yang akurat serta kepastian legalitas lahan dinilai akan menjadi fondasi utama keberhasilan program.
“Dengan data yang akurat dari BPS serta dukungan legalitas tanah dari ATR/BPN, kami optimistis program ini dapat berjalan lebih cepat, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Maznil Khairi, SE, MPd, Kepala DPMPTSP Sarbaini Harahap, serta perwakilan Diskominfo, Bappenda, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Melalui dukungan penuh pemerintah daerah, Program Pembangunan 3 Juta Rumah diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan pembangunan yang merata hingga ke daerah. (JP/RL)
