MARABAHAN, REDAKSI LINTAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2027, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Kuala, Selasa (28/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, A.Md.Keb., S.M., didampingi Wakil Ketua DPRD I Harmuni dan Wakil Ketua DPRD II H. Bahriannoor. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Agenda rapat diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2027 oleh Wakil Bupati Herman Susilo.
Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas program, serta kerangka pendanaan yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, diharapkan tercapai kesepahaman terhadap arah kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan rapat paripurna ini juga mencerminkan komitmen kuat DPRD Kabupaten Barito Kuala bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat sinergi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan dimulainya pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, diharapkan lahir kebijakan anggaran yang tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Kuala. (HY/RL)
