Pemkab Labuhanbatu Gandeng UGM Susun RPPLH, Dorong Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pemkab Labuhanbatu Gandeng UGM Susun RPPLH, Dorong Pembangunan Berwawasan Lingkungan

LABUHANBATU, REDAKSILINTAS.COM – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026–2056. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Data dan Karya, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa (17/11).

Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam merumuskan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu untuk 30 tahun ke depan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Bupati Labuhanbatu yang diwakili Asisten II Setdakab Labuhanbatu, Ikramsyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, tim ahli, serta seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Ia berharap konsultasi publik ini dapat menjadi ruang untuk bertukar gagasan, menyampaikan pandangan, serta memberikan masukan konstruktif demi menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Dalam sambutannya, Ikramsyah menjelaskan bahwa RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi dan permasalahan lingkungan hidup, sekaligus arah kebijakan serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu 30 tahun.

RPPLH terdiri atas RPPLH Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berkewajiban untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPPLH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Ikramsyah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi sumber daya alam dan keberagaman sosial yang merupakan modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana agar tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pelaku usaha, agar turut berperan aktif memberikan pemikiran, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen RPPLH.

“Kami mengundang seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberikan pemikiran, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan RPPLH. Dengan keterlibatan semua pihak, kita berharap dokumen ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu,” ungkapnya.

Melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, RPPLH Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis kondisi serta potensi daerah. Dokumen tersebut nantinya menjadi salah satu acuan penting dalam mengarahkan pembangunan agar tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup selama 30 tahun mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Syahbela Rusli Siregar, selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja), menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RPPLH ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11.1/5019/SJ tentang Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ia menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu turut melibatkan tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Kehadiran tenaga ahli diharapkan dapat mendukung proses penyusunan agar berjalan secara terarah, berbasis data, serta didukung kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan dukungan tenaga ahli, kami berharap proses penyusunan dokumen RPPLH ini dapat dilaksanakan secara terarah, berbasis data, dan melalui kajian ilmiah sehingga menghasilkan dokumen yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu,” ujarnya.

Syahbela juga menjelaskan bahwa terdapat sembilan tahapan dalam penyusunan RPPLH Kabupaten Labuhanbatu, yakni kick off meeting, pembentukan tim penyusun RPPLH, sosialisasi, penyusunan daya dukung lingkungan hidup, Konsultasi Publik I, Konsultasi Publik II, penyusunan laporan, verifikasi, dan dokumentasi.

Kegiatan Konsultasi Publik I tersebut turut dirangkai dengan pemaparan materi oleh sejumlah narasumber, yaitu Prof. Dr. Lutfi Mutaali, Andika Kusuma Nugraha, dan Yusri Aby Ridho Kurniawan. Pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta guna menghimpun berbagai pandangan dan masukan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPPLH.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Staf Ahli Bupati, sejumlah Kepala OPD, para camat, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, para pelaku usaha, serta tamu undangan lainnya. (Julip/RL)

Writer: JULIPEditor: RAHMA