Banjarmasin, Redaksi Lintas – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, secara resmi membuka Public Communication Summit 2026 bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi Era Digital” di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Plh Sekdaprov, H. Muhidin menegaskan pentingnya pemahaman, koordinasi, dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan media sosial yang semakin dinamis.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membangun kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital.
“Komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi. Isu yang tidak ditangani dengan baik berpotensi mengganggu reputasi organisasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pesan Gubernur H. Muhidin.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong seluruh perangkat daerah agar mampu mengantisipasi berbagai potensi isu secara dini, sistematis, dan terukur sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Pengelolaan isu publik juga harus dilakukan secara kolaboratif dan lintas sektor, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Pada kesempatan tersebut, Subhan Noor Yaumil turut memandu deklarasi komitmen bersama para kepala daerah se-Kalimantan Selatan atau perwakilan yang hadir. Deklarasi tersebut memuat lima komitmen utama, yakni melaksanakan monitoring isu publik secara aktif dan berkelanjutan melalui pembentukan Tim Pengelola Isu, memastikan analisis dan tindak lanjut isu dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, serta memanfaatkan hasil pengelolaan isu untuk meningkatkan kualitas kebijakan, pelayanan, dan komunikasi publik pemerintah daerah.
Selain itu, para peserta juga berkomitmen mendorong pertukaran materi komunikasi guna menjaga konsistensi pesan dan memperkuat reputasi pemerintah daerah di ruang publik, serta mengedepankan komunikasi publik yang responsif, transparan, dan kredibel dalam setiap penyampaian informasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Kominfodigi) Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi publik, media, dan pengelolaan reputasi.
Di antaranya Dahlan Dahi, CEO Tribunnews sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, yang menyampaikan materi mengenai Media, Gen Alpha, dan Artificial Intelligence (AI). Kemudian Ani Natalia Pinem, Kepala Subdirektorat Humas Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, yang membawakan materi “Realita Komunikasi Publik Hari Ini” dengan mengulas tiga pergeseran besar yang mengubah cara isu berkembang dan memengaruhi opini publik.
Turut hadir sebagai narasumber Dudy Rudianto, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, serta Jojo S. Nugroho, Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations untuk korporasi, kementerian, dan lembaga, yang juga merupakan dosen Public Relations Universitas Indonesia.
Adapun yang bertindak sebagai penanggap dalam diskusi panel adalah Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan, yakni Ibnu Sina, Tasyriq Usman, dan Nurul Fajar Desira.
Melalui Public Communication Summit 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola isu publik secara profesional, adaptif, dan responsif guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memperkuat reputasi pemerintah di era digital. (RL)
