JAKARTA, REDAKSI LINTAS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial & Peran Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari transformasi penyaluran bantuan sosial nasional.
Kegiatan tersebut diikuti Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Kepala Dinas Sosial Prov Kalsel, M. Farhanie, menyampaikan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, Kalimantan Selatan siap menjadi daerah percontohan di luar Pulau Jawa dalam penerapan sistem bansos digital.
“Melalui integrasi data terpadu atau single identity, kami mendorong sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penekanan utamanya adalah pembersihan data anomali, seperti penerima fiktif atau yang sudah meninggal dunia, dengan verifikasi biometrik berbasis NIK,” kata Farhanie, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, ke depan mekanisme penyaluran bantuan sosial akan diarahkan secara non-tunai (cashless) melalui pemanfaatan dompet digital (e-wallet), QRIS, maupun kartu yang terintegrasi dengan aplikasi khusus. Sebagai tahap awal, uji coba sistem akan dilaksanakan di Kota Banjarmasin guna menguji kesiapan dan ketahanan infrastruktur digital.
“Pilot project ini penting agar kami bisa mengidentifikasi kendala di lapangan, baik dari sisi teknis maupun kesiapan masyarakat penerima manfaat,” tambahnya.
Farhanie juga menegaskan komitmen Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dalam mendorong transparansi penyaluran bantuan sosial. Setiap rupiah bantuan nantinya dapat dipantau secara real-time melalui dasbor digital yang terhubung antara Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, akan disediakan kanal pengaduan masyarakat terintegrasi khusus untuk menangani persoalan bansos.
Sejalan dengan arahan Gubernur, Dinas Sosial Kalsel diminta segera melakukan pemetaan titik-titik krusial yang memerlukan pendampingan ekstra selama masa transisi digital, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi dan literasi digital.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis digitalisasi bansos tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial,” pungkas Farhanie. (MC Kalsel/RL)
