REDAKSI LINTAS, BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Penerapan SPLP bertujuan mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, terintegrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, ini diikuti oleh para pengelola atau admin aplikasi pelayanan publik dari SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam sambutannya, Muslim menegaskan bahwa dalam era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), efisiensi pertukaran data menjadi kunci. SPLP hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan silo aplikasi, yakni aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri serta duplikasi data antar-unit kerja.
“SPLP bukan sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan infrastruktur dasar yang wajib kita miliki untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem elektronik yang saat ini telah berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi,” ujar Muslim, Banjarbaru, Selasa (18/11/2025).
Ia berharap melalui kegiatan ini, para pengelola dan admin aplikasi pelayanan publik SKPD dapat memahami cara kerja SPLP serta mengetahui aspek apa saja yang perlu ditingkatkan pada aplikasi yang mereka kelola.
“Kita ingin mereka benar-benar memahami SOP SPLP sehingga pelayanan publik berbasis digital yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” kata Muslim.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada enam aplikasi pelayanan publik yang berhasil diintegrasikan dengan SPLP. Ke depan, jumlah aplikasi yang terhubung akan terus ditambah.
“Dengan begitu, kita berharap nantinya hanya ada dua kamar besar (wadah) aplikasi pelayanan, yakni yang berorientasi pada layanan publik kepada masyarakat dan yang berorientasi pada pelayanan kepegawaian di lingkup Pemprov Kalsel,” jelas Hasnan.
Ia menegaskan bahwa SPLP saat ini masih dalam tahap uji coba dan pelatihan SDM pengelola, agar saat implementasi penuh bisa berjalan optimal.
“Saat ini kita masih pada tahap uji coba dan pelatihan. Proses integrasi tidak mudah, bukan hanya soal anggaran dan kesiapan infrastruktur, tetapi juga terkait dinamika SDM, mulai dari mutasi pengelola hingga kurangnya regenerasi,” pungkasnya. (MC Kalsel/RL)
