REDAKSI LINTAS, MARABAHAN – Ketua DPRD Kab. Barito Kuala, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono menerima kunjungan dari Gapensi Barito Kuala. Kendati tak kunjung bertemu kepala daerah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Barito Kuala (Batola) tetap menuntut transparansi dalam proses pengadaan proyek konstruksi.
Tuntutan disampaikan langsung dalam rapat dengar pendapat bersama Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, bersama Komisi Gabungan, Rabu (17/09/2025) pagi.
“Kami ingin mempertanyakan penyebab banyak proyek belum turun. Hanya sebagian kecil proyek di Dinas Kesehatan yang ternyata berpagu besar dan malah dikerjakan kontraktor luar,” papar Alimansyah, Ketua Gapensi Batola.
“Pun proyek tersebut masih menggunakan e-catalog versi 5 yang sejak awal dinilai kurang transparan. Sejujurnya kami juga berharap suara kami juga didengarkan langsung oleh Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Batola,” tambahnya.
Bupati H Bahrul Ilmi sendiri telah diundang, tetapi tidak berhadir dalam pertemuan tersebut. Demikian pula Sekdakab Zulkipli Yadi Noor yang terjadwal mengikuti lain.
Adapun posisi mereka diwakili Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), H Akhdiyat Sabari, sekaligus Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selain dipimpin langsung Ketua DPRD, rapat juga dihadiri Ketua Komisi III Saleh, Wakil Ketua Komisi II Reidan Winata, dan sejumlah anggota seperti Syarif Faisal, Bachtiar Effendi, Hendri Dyah Estiningrum, Muhammad Budiman, H Maslan, Syaiful As’ari, dan Sayyid Muhammad Anies.
“Sebenarnya kami ingin kepala daerah mendengar langsung keinginan kami. Makanya kami berharap dewan dapat lebih tegas menyampaikan keinginan kami kepada legislatif, sehingga iklim kondusif di Batola tetap terjaga,” seru H. Mahali mewakili anggota Gapensi Batola.
“Sebelumnya kondisi baik-baik saja dalam beberapa periode kepemimpinan, tetapi sekarang sedikit berbeda. Sudah mendekati akhir tahun, hanya segelintir proyek yang diturunkan,” tegasnya. (Hms/RL)
