Diskominfo Kalsel Gelar Rakor Pembahasan Anggaran Internet dan Anggaran TIK APBD 2026

Diskominfo
Diskominfo Kalsel Gelar Rakor Pembahasan Anggaran Internet dan Anggaran TIK APBD 2026. Foto (MC Kalsel)

REDAKSI LINTAS, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Anggaran Internet dan Anggaran TIK SKPD Pemprov Kalsel APBD 2026.

Hal ini sebagai salah satu upaya untuk klarifikasi perencanaan anggaran internet serta anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada masing-masing SKPD/UPT/Balai dalam APBD Tahun Anggaran 2026, yang mana rapat ini diikuti oleh perwakilan Kasuabbag Ranpor dan PIC internet seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Rapat ini diikuti oleh perwakilan Kasuabbag Ranpor dan PIC internet seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Yang mana ini sebagai salah satu upaya untuk klarifikasi perencanaan anggaran internet serta anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada masing-masing SKPD/UPT/Balai dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim melalui Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar mengatakan, hal ini sejalan dengan penerapan jaringan internet terintegrasi yang telah dilaksanakan oleh Diskominfo Provinsi Kalsel.

“Jaringan kita sekarang adalah jaringan terpadu di Diskominfo Kalsel, untuk itu kita mengadakan rapat ini guna menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran internet di SKPD lingkup Pemprov Kalsel,” kata Suci, Banjarbaru, Selasa (5/8/2025).

Ia menjelaskan, penerapan layanan internet terpadi ini juga untuk memastikan keamanan jaringan siber di SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

“Keaman informasi Provonsi Kalsel saat ini juga sudah masuk dalam kategori baik, sehingga keamanan informasi siber dan infrastrukturnya juga terjamin, dengan begitu pelayanan publik kita yang berbasis digital juga bisa terlaksana dengan optimal,” jelasnya.

Lebih jauh, meskipun saat ini pengelolaan anggaran internet ada di Diskominfo Kalsel, Suci menyebutkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan jika ada SKPD yang ingin mengelola anggarannya internetnya secara mandiri.

“Namun, hal ini harus disertai justifikasi atau alasan yang jelas tanpa menggangu efisiensi anggaran,” pungkasnya. (MC Kalsel/Jml/RL)